https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman <p>Jurnal Penelitian di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Manajemen</p> Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara id-ID Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen 2829-2715 https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman/article/view/136 <p>Penelitian ini mengkaji kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara sebagai basis untuk<br>memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Fokus<br>utama adalah pada struktur pendapatan dan belanja daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta<br>optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data primer berasal dari publikasi Regional Fiscal in<br>Brief dan laporan pemerintah provinsi, sedangkan data sekunder berasal dari laporan dan kajian fiskal<br>terkait. Hasil menunjukkan bahwa kinerja fiskal Kalimantan Utara masih sangat tergantung pada dana<br>transfer pusat. Rasio PAD terhadap total penerimaan masih rendah sehingga upaya peningkatan basis<br>pendapatan daerah perlu diprioritaskan melalui reformasi pajak dan digitalisasi pungutan daerah.<br>Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kemandirian<br>fiskal dan memperkuat kapasitas pelayanan publik</p> Machmud Al Amrie Hak Cipta (c) 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman 2025-10-27 2025-10-27 4 2 1 11 https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman/article/view/135 <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi<br>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang<br>Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi di Provinsi<br>Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan<br>kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan<br>melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi<br>terhadap organisasi perangkat daerah terkait serta penyandang<br>disabilitas yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi.<br>Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi<br>kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber<br>daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<br>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi<br>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan<br>Utara belum berjalan secara optimal dalam mendorong<br>pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Kendala utama<br>meliputi lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor,<br>keterbatasan sumber daya, belum terinternalisasinya isu disabilitas<br>sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah, serta struktur<br>birokrasi yang belum adaptif. Kondisi tersebut menyebabkan<br>program pemberdayaan ekonomi cenderung bersifat parsial dan<br>belum terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.<br>Penelitian <br>ini menegaskan bahwa keberhasilan <br>implementasi kebijakan disabilitas sangat ditentukan oleh kualitas <br>pengelolaan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan,<br>peningkatan kapasitas sumber daya, serta reformasi mekanisme birokrasi guna mendukung pembangunan<br>ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas di wilayah perbatasan.</p> Rina Sri wahyuni Adi Aspian Nur Hak Cipta (c) 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekman 2025-10-27 2025-10-27 4 2 12 24